
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 (PP 41/2026) tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.
Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan ini adalah perlakuan khusus terkait Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Melalui Pasal 35, pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Holding Investasi, dan Holding Operasional terkait status dalam penerapan GMT serta kewajiban pelaporannya.
Meski demikian, ketentuan tersebut tidak berarti seluruh BUMN dan anak usahanya otomatis dikecualikan dari Pajak Minimum Global. Pengecualian diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing entitas.
Lantas, bagaimana ketentuan pengecualian tersebut dan siapa saja yang dapat memperolehnya?
Mengenal Pajak Minimum Global dan Latar Belakang PP 41/2026
Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax merupakan kebijakan perpajakan internasional yang bertujuan memastikan grup perusahaan multinasional dikenai pajak dengan tarif minimum di negara atau yurisdiksi tempat mereka menjalankan kegiatan usaha.
Dalam kerangka Pilar Dua (Pillar Two) yang dikembangkan OECD/G20, tarif pajak minimum global ditetapkan sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional yang memenuhi cakupan ketentuan, yaitu umumnya memiliki pendapatan konsolidasi minimal EUR750 juta dalam setidaknya dua dari empat tahun fiskal sebelumnya.
Penerapan GMT juga mencakup kewajiban administrasi dan pelaporan, antara lain melalui GloBE Information Return (GIR) serta SPT Tahunan PPh dalam rangka penerapan GloBE.
Sementara itu, PP 41/2026 diterbitkan untuk memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN beserta anak usahanya. Peraturan ini tidak hanya mengatur Pajak Minimum Global, tetapi juga perlakuan pajak atas transaksi restrukturisasi dan dokumentasi penentuan harga transfer atau Transfer Pricing Documentation (TP Doc).
Ketentuan Khusus Pajak Minimum Global dalam Pasal 35 PP 41/2026
Ketentuan mengenai Pajak Minimum Global diatur dalam Pasal 35 PP 41/2026. Pasal tersebut memuat dua dasar pengecualian yang perlu dibedakan.
1. Pengecualian berdasarkan kriteria badan pemerintah
Berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pajak Minimum Global berdasarkan kesepakatan internasional bukan merupakan Entitas Induk Utama (Ultimate Parent Entity/UPE) dan bukan merupakan bagian dari Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN).
Artinya, apabila memenuhi kriteria badan pemerintah tersebut, ketiga entitas tidak diperlakukan sebagai Entitas Induk Utama maupun bagian dari Grup PMN untuk tujuan penerapan ketentuan GloBE.
2. Pengecualian bagi Holding Investasi yang memenuhi kriteria entitas dana investasi
Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa Holding Investasi yang memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi berdasarkan ketentuan Pajak Minimum Global dan merupakan Entitas Induk Utama dikecualikan dari Pajak Minimum Global.
Dengan demikian, pengecualian dari GMT berdasarkan kriteria entitas dana investasi secara khusus berlaku bagi Holding Investasi yang memenuhi kedua persyaratan tersebut. Status sebagai holding investasi saja tidak otomatis memberikan pengecualian.
Kedua ketentuan ini memiliki dasar dan konsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan status setiap entitas perlu dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang berlaku.
Siapa yang Memperoleh Pengecualian?
Berdasarkan Pasal 35, terdapat tiga entitas yang disebut secara langsung dalam pengaturan pengecualian berdasarkan kriteria badan pemerintah, yaitu:
| Entitas | Ketentuan pengecualian |
|---|---|
| BPI Danantara atau Badan | Bukan Entitas Induk Utama dan bukan bagian dari Grup PMN apabila memenuhi kriteria badan pemerintah. |
| Holding Investasi | Memperoleh perlakuan sebagaimana badan pemerintah apabila memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, dapat dikecualikan dari GMT apabila memenuhi kriteria entitas dana investasi dan merupakan Entitas Induk Utama. |
| Holding Operasional | Bukan Entitas Induk Utama dan bukan bagian dari Grup PMN apabila memenuhi kriteria badan pemerintah. |
Dengan demikian, tidak semua entitas dalam struktur Danantara otomatis mendapatkan pengecualian yang sama. Holding Investasi memiliki ketentuan tambahan yang secara khusus berkaitan dengan kriteria entitas dana investasi.
Selain itu, BUMN dan anak usaha BUMN tidak disebut sebagai kelompok yang otomatis memperoleh pengecualian dalam Pasal 35. Status masing-masing tetap perlu ditentukan berdasarkan ketentuan GMT yang berlaku.
Bagaimana dengan Kewajiban GIR dan SPT Tahunan PPh GloBE?
Selain mengatur status pengecualian, Pasal 35 ayat (3) PP 41/2026 juga mengatur kewajiban pelaporan.
Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan:
- GloBE Information Return (GIR).
- SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
GIR merupakan laporan informasi terkait penerapan ketentuan Pajak Minimum Global, termasuk informasi mengenai penghitungan GloBE dalam suatu grup perusahaan multinasional.
Sementara itu, SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE merupakan pelaporan yang berkaitan dengan penghitungan pajak tambahan pada tahun pengenaan GloBE oleh Entitas Konstituen yang merupakan subjek pajak dalam negeri.
Meskipun demikian, pengecualian pelaporan bagi Badan atau holding tidak berarti kewajiban tersebut dihapuskan dari seluruh entitas dalam struktur kepemilikannya.
Pasal 35 ayat (3) huruf b menegaskan bahwa kewajiban penyampaian GIR dan SPT Tahunan PPh GloBE dilakukan oleh Entitas Konstituen yang dimiliki secara langsung oleh Badan, Holding Investasi, atau Holding Operasional.
Artinya, entitas konstituen yang dimiliki secara langsung tetap perlu memperhatikan kewajiban pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dampak bagi BUMN dan Anak Usaha BUMN
Ketentuan dalam PP 41/2026 perlu diperhatikan oleh perusahaan yang berada dalam ekosistem Danantara dan BUMN. Pengecualian yang diberikan kepada entitas tertentu tidak otomatis berlaku bagi seluruh perusahaan dalam grup usaha.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
- Struktur kepemilikan: mengidentifikasi hubungan kepemilikan dan kedudukan setiap entitas dalam grup usaha.
- Status dalam penerapan GMT: memastikan apakah perusahaan termasuk dalam cakupan Grup PMN dan bagaimana statusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Kewajiban pelaporan: mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab menyampaikan GIR dan SPT Tahunan PPh GloBE.
- Kepatuhan perpajakan: memastikan setiap transaksi dan kewajiban administrasi telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan.
Langkah tersebut penting agar perusahaan tidak keliru menafsirkan pengecualian yang diberikan kepada BPI Danantara maupun holding tertentu sebagai pembebasan otomatis bagi seluruh entitas yang dimilikinya.
Perlakuan Khusus Transfer Pricing hingga Tahun Pajak 2029
Selain Pajak Minimum Global, PP 41/2026 juga mengatur perlakuan khusus terkait kewajiban dokumentasi penentuan harga transfer atau Transfer Pricing Documentation (TP Doc).
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1), Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, Entitas yang Dimiliki, BUMN, dan Anak Usaha BUMN tetap wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau Arm’s Length Principle (ALP) atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Mereka juga wajib melaporkan transaksi afiliasi dalam SPT Tahunan PPh.
Adapun kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan TP Doc tetap mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan mengenai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Khusus bagi BUMN dan Anak Usaha BUMN, Pasal 34 ayat (5) memberikan perlakuan khusus terkait kewajiban TP Doc hingga Tahun Pajak 2029. Pengaturannya meliputi:
- Dokumen induk (Master File) dan dokumen lokal (Local File) diselenggarakan, disimpan, dan disampaikan oleh seluruh anggota Grup Usaha.
- Laporan per negara (Country-by-Country Report/CbCR) diselenggarakan dan disampaikan oleh entitas induk dari suatu Grup Usaha.
- Dokumen dan laporan tersebut tidak meliputi transaksi antar-Grup Usaha BUMN yang berbeda.
Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (7), kewajiban pelaporan transaksi afiliasi dalam SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2029 mengikuti ketentuan khusus tersebut.
Dengan demikian, perlakuan khusus TP Doc bukan berarti seluruh BUMN dan anak usahanya bebas dari kewajiban dokumentasi transfer pricing. Perusahaan tetap perlu memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta ketentuan yang mengatur kriteria kewajiban dokumentasinya.
Pentingnya Evaluasi Kepatuhan Pajak bagi Perusahaan
PP 41/2026 memberikan pengaturan khusus terkait Pajak Minimum Global bagi BPI Danantara dan holding yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, perlu dibedakan antara pengecualian status sebagai Entitas Induk Utama atau bagian dari Grup PMN, pengecualian dari GMT bagi Holding Investasi yang memenuhi kriteria entitas dana investasi, serta pengecualian kewajiban pelaporan GIR dan SPT GloBE.
Di sisi lain, perusahaan dalam ekosistem Danantara dan BUMN juga perlu memperhatikan ketentuan transfer pricing yang tetap mensyaratkan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap struktur kepemilikan, status entitas, transaksi afiliasi, dan kewajiban pelaporan menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan.
Jika perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menelaah dampak PP 41/2026, mengevaluasi kewajiban Pajak Minimum Global, atau meninjau dokumentasi transfer pricing, Tim Konsultan Pajak kami siap membantu melalui tax review agar perlakuan perpajakan dan keputusan bisnis perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Leave a Reply