Potongan pajak dapat memengaruhi jumlah gaji yang diterima karyawan, sehingga pembahasan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atau PPh 21 DTP sering menarik perhatian.
Keduanya dapat berkaitan dengan berkurangnya beban pajak, tetapi cara kerjanya berbeda. PTKP mengurangi dasar penghitungan pajak tahunan, sedangkan PPh 21 DTP merupakan fasilitas ketika pajak atas penghasilan tertentu ditanggung pemerintah sesuai persyaratan yang berlaku.
Apa Itu PTKP?
PTKP adalah bagian penghasilan neto yang tidak dikenai Pajak Penghasilan dalam penghitungan tahunan orang pribadi. Besarannya ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan yang memenuhi ketentuan.
Besaran dasar PTKP yang menjadi acuan adalah:
| Status atau Komponen | PTKP per Tahun |
|---|---|
| Diri wajib pajak orang pribadi | Rp54.000.000 |
| Tambahan karena kawin | Rp4.500.000 |
| Tambahan setiap tanggungan yang memenuhi ketentuan, maksimal tiga orang | Rp4.500.000 |
Contohnya, karyawan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan atau TK/0 memiliki PTKP Rp54 juta setahun. Untuk status kawin dengan satu tanggungan atau K/1, PTKP-nya Rp63 juta setahun. Terdapat pula ketentuan tersendiri apabila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami.
PTKP bukan uang tambahan dari pemerintah. Fungsinya adalah mengurangi penghasilan neto dalam menentukan penghasilan kena pajak.
Apa Itu PPh 21 DTP?
PPh 21 DTP adalah fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Penghitungan pajaknya tetap dilakukan, tetapi beban pajak yang memenuhi ketentuan ditanggung pemerintah.
Dalam skema PPh 21 DTP 2026 berdasarkan PMK 105 Tahun 2025, pajak yang seharusnya dipotong wajib dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai saat pembayaran penghasilan. Fasilitas ini ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja yang memenuhi kriteria.
Namun, PPh 21 DTP tidak berlaku bagi seluruh karyawan. Kelayakannya perlu diperiksa berdasarkan ketentuan program, termasuk persyaratan pemberi kerja, pegawai, penghasilan, dan periode fasilitas.
Apa Perbedaan PTKP dan PPh 21 DTP?
| Aspek | PTKP | PPh 21 DTP |
|---|---|---|
| Fungsi | Mengurangi penghasilan neto dalam penghitungan pajak tahunan | Menanggung PPh 21 tertentu melalui fasilitas pemerintah |
| Bentuk manfaat | Penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil | Pajak yang memenuhi syarat tidak dibebankan kepada pegawai sesuai mekanisme fasilitas |
| Dasar penerapan | Status wajib pajak dan tanggungan sesuai ketentuan | Kriteria penerima dan persyaratan program |
| Apakah berupa uang bantuan langsung? | Tidak | Bukan bantuan terpisah; manfaat diberikan melalui mekanisme penggajian |
| Apakah berlaku untuk semua pekerja? | Diterapkan sesuai ketentuan penghitungan pajak orang pribadi | Hanya untuk penerima yang memenuhi syarat |
Dengan demikian, PTKP dan PPh 21 DTP bukan pilihan yang saling menggantikan. Karyawan yang memenuhi syarat fasilitas DTP tetap memiliki status PTKP dalam penghitungan pajaknya.
Apakah Gaji yang Diterima Bisa Bertambah?
PPh 21 DTP dapat membantu menjaga penghasilan yang diterima karyawan karena pajak yang memenuhi ketentuan dibayarkan kepada pegawai melalui pemberi kerja. Namun, dampaknya pada jumlah gaji bersih perlu dilihat dari struktur penggajian dan penerapan fasilitas di perusahaan.
Sementara itu, PTKP yang lebih besar dapat mengurangi penghasilan kena pajak apabila faktor lain tetap sama. Ini tidak berarti seluruh gaji otomatis bebas pajak atau perusahaan menaikkan gaji pokok.
Karena itu, jangan hanya melihat nominal gaji. Periksa juga komponen penghasilan, potongan PPh 21, status PTKP, serta fasilitas yang benar-benar berlaku.
Apa yang Perlu Dicek Karyawan dan Perusahaan?
Karyawan sebaiknya memastikan data perkawinan dan tanggungan sudah benar, membaca rincian slip gaji, serta menyimpan bukti potong tahunan. Jika ada fasilitas PPh 21 DTP, tanyakan kepada bagian HR atau payroll mengenai kelayakan dan pencantumannya dalam penggajian.
Perusahaan perlu memeriksa persyaratan fasilitas, menghitung PPh 21 dengan tepat, dan memenuhi administrasi serta pelaporan yang diwajibkan. Jangan menerapkan fasilitas hanya karena nominal gaji pegawai berada di bawah angka tertentu tanpa memeriksa ketentuan lainnya.
Tim Konsultan Pajak kamidapat membantu Anda memeriksa status PTKP, menelaah penghitungan PPh Pasal 21, mengevaluasi kelayakan fasilitas PPh 21 DTP, serta mendampingi penyusunan bukti potong dan pelaporan pajak. Dengan penghitungan yang tepat, karyawan dapat memahami potongan gajinya dan perusahaan dapat memberikan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan.
Leave a Reply